Sebagai Sarana Untuk Menggugah Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum Dilaksanakan Kodim Purbalingga

INDONESIASATU.CO.ID:

PURBALINGGA – Penyuluhan Hukum Triwulan III TA 2018 oleh Kumdam IV/Diponegoro kepada Prajurit TNI dan PNS Kodim 0702/Purbalingga serta Minvetcad IV-02 Purbalingga dilaksanakan di Aula Makodim 0702/Purbalingga. Tim penyuluh dipimpin oleh Letkol Chk Winarjo, SH, beserta Kapten Chk Alex Birawa. Kegiatan diikuti oleh para Perwira Staf, Danramil dan personel Kodim 0702/Purbalingga pada Rabu (11/7).

Dandim 0702/Purbalingga Letkol Inf Andy Bagus. D.A., S. I.P dalam sambutannya mengatakan, penyuluhan hukum dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada prajurit dan PNS Kodim 0702/Pbg serta Minvetcad IV-02, sehingga akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, manfaatkan betul penyuluhan saat ini apa yang belum mengerti ditanyakan sejelas-jelasnya kepada tim penyuluh hukum.
“Tujuan utama penyuluhan hukum ini, agar prajurit dan PNS Kodim 0702/Purbalingga, memahami atau mengerti hukum supaya tidak terjadi pelanggaran,” ujar Dandim kepada Prajurit Kodim 0702/Purbalingga.

Letkol Chk Winarjo, SH, mengawali acara dengan memberikan sambutan dan penekanan kepada prajurit dan PNS yang mengikuti penyuluhan tersebut, menerangkan bahwa penyuluhan hukum ini sebagai Wahana untuk menggugah kesadaran hukum, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum serta untuk memberikan wawasan kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI agar dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi khususnya di wilayah Kodam IV/Diponegoro.

Dilanjutkan penyampaian materi olek Kapten Chk Alex Bhirawa, salah satu diantaranya adalah tentang adanya bantuan hukum yang bagi Prajurit dan PNS, istri dan anak-anaknya yang mengalami permasalahan hukum. Bantuan hukum ini sudah diatur sesuai dengan undang undang antara lain pasal 50 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 41 dan 44 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi Prajurit dan Peraturan Panglima TNI nomor 21 tahun 2008 tentang bantuan hukum.

Dengan dasar inilah maka apabila ada permasalahan hukum seluruh prajurit maupun PNS beserta istri dan anak-anaknya berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan satuannya, mulai dari satuan Kodam oleh Kumdam, dan satuan dibawahnya seperti Korem dan Kodim akan mendapatkan bantuan hukum dari Kumrem. (ragil.red).

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita